DENPASAR – Belakangan ini, media sosial ramai memperbincangkan dugaan adanya komunitas Warga Negara Asing (WNA) yang bersifat “eksklusif” di kawasan Canggu, Bali. Menanggapi perdebatan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster akhirnya angkat bicara dan menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk eksklusivitas di Pulau Dewata.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Koster usai memimpin Rapat Koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bali di Denpasar, Selasa (28/7). Rapat ini digelar secara khusus untuk menelusuri kabar viral mengenai sebuah acara lari di Canggu yang sempat diduga mendiskriminasi Warga Negara Indonesia (WNI).
Fakta di Lapangan: Kondisi Bali Tetap Aman dan Kondusif
Pertemuan penting tersebut melibatkan banyak pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi Bali, Polda Bali, Kodam IX/Udayana, Kejaksaan Tinggi, BINDA Bali, BNN, hingga pihak Imigrasi.
Berdasarkan laporan dari seluruh jajaran penegak hukum dan intelijen, Forkopimda memastikan bahwa situasi Bali saat ini tetap tenang, aman, dan terkendali. Urusan yang menyangkut aktivitas turis asing pun telah ditangani dengan baik, sehingga Bali dipastikan tetap nyaman dan layak menjadi destinasi wisata favorit dunia.
“Secara umum, dari hasil pembahasan kami—baik laporan dari Bapak Kapolda, Bapak Danrem, Bapak Kajati, maupun Kabinda—kondisi Bali ini baik, kondusif, dan aman,” ungkap Koster di hadapan awak media.
Lebih lanjut, Gubernur Koster mengajak masyarakat untuk tidak mudah panik ataupun langsung menyimpulkan situasi hanya berdasarkan apa yang viral di internet. Menurutnya, keramaian di media sosial sering kali membuat citra pariwisata Bali seolah-olah sedang genting atau bermasalah, padahal kenyataan di lapangan justru sebaliknya.
“Kita harus bisa membedakan dinamika di media sosial yang memunculkan banyak pertanyaan, sehingga seolah-olah Bali ini mengalami gangguan. Sebenarnya tidak seperti itu adanya,” tuturnya meluruskan.
Meskipun investigasi kasus ajang lari di Canggu menunjukkan bahwa tidak ada niat atau praktik eksklusivitas dari pihak WNA tersebut, Pemerintah Provinsi Bali bersama aparat penegak hukum berjanji tidak akan mengendurkan pengawasan.
Pemprov Bali memastikan akan terus mengevaluasi dan meningkatkan kinerja di lapangan sesuai dengan tugas serta kewenangan masing-masing instansi. Semua langkah ini dilakukan demi satu tujuan utama: menjaga keselarasan antara warga lokal dan wisatawan, serta memastikan Pulau Dewata selalu menyambut siapa saja tanpa sekat.
